Arif Hamid Rahman: Petugas Harus Lebih Humanis dan Emphatif

[lintasjabar tkp] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersikap humanis. Mendagri juga berharap Satpol PP bisa menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Selain itu, Satpol PP menjadi perangkat pemerintahan daerah yang juga ikut dalam penanganan PPKM Darurat Jawa-Bali dalam segi penegakan hukum. Akan tetapi sejauh ini, ada sejumlah laporan dari masyarakat yang menerima tindakan berlebihan dari petugas Satpol PP.

Petugas Satpol PP (Ilustrasi)

Karena itu, Tito akan mengeluarkan surat edaran (SE) yang berisi instruksi supaya petugas Satpol PP di lapangan bisa memahami cara pendekatan yang baik kepada masyarakat. Dalam surat edaran itu pula, Tito meminta agar Satpol PP mengevaluasi PPKM secara reguler. Selain itu, jajaran Satpol PP diminta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tengah kesulitan dalam segi ekonomi.

“Jadi tidak hanya tindak tegas, tapi ada bantuan baik dalam bentuk sembako, masker, makanan sehat, hand sanitizer, dan lain-lain,” ungkapnya. Bahkan Surat edaran itu akan dikirimkan kepada seluruh kepala daerah. Rencananya Tito langsung mengirimkan pada Sabtu (17/7/2021) malam.

“Ini surat edaran akan kami edarkan kepada seluruh kepala daerah dan akan kami lakukan monitoring,” terangnya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (17/7/2021).


Belakangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ternyata menyisakan sejumlah persoalan serius di lapangan. Karena tidak sedikit terjadi insiden adu mulut hingga aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas di lapangan dalam menertibkan warga. Seperti saat razia PPKM Darurat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang tengah ramai dihujat publik. Sebab, oknum Satpol PP setempat diduga memukul ibu hamil yang merupakan pemilik warung kopi serta yang terjadi di daerah lainnya.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH menyesalkan pendekatan petugas yang tidak mengedepankan komunikasi persuasif terhadap masyarakat. Menurutnya, ada kemungkinan pengetahuan petugas soal aturan di lapangan masih rendah.

[xyz-ips snippet=”bacajuga”]

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH

“Sehingga bekerja dengan standar insting dan karakter masing-masing petugas,” ujar anggota Komisi I ini di Bandung Minggu (18/7/2021).

Menurutnya, ketika dilanda paceklik akibat pandemi Covid-19 di tanah air dan kondisi ekonomi rakyat sedang tidak menentu, sudah seharusnya pendekatan yang humanis dan emphatif dikedepankan oleh petugas.

“Rakyat sedang susah. Sedang menderita. Pendekatan petugas mestinya lebih humanis, kenapa harus bengis?. Mereka (rakyat kecil) adalah manusia punya hati nurani dan tidak perlu dibentak-bentak, dimaki-maki, bahkan ada yang dipukuli. Maka kami mengapresiasi Mendagri segera mengevaluasi serta mengeluarkan SE terkait jalannya PPKM Darurat. Agar rakyat tak jadi korban terus menerus,” pungkasnya. (AdiPar)

Tinggalkan Balasan