BANDUNG (Lintasjabar.com),- DPRD Jabar mengancam akan membentuk panitia khusus (pansus) tentang pendataan aset jika hingga pertengahan Juni 2011 ini jika pemprov tidak juga memberikan progress report ke DPRD terkait pendataan aset yang selama ini dinilai amburadul.
“Pengajuan pembentukan pansus pendataan aset sudah muncul, khususnya dari Komisi A, meskipun baru secara lisan. Namun kita akan membentuk pansus jika pemprov tidak menyerahkan laporan pendataan kepada kita hingga pertengahan Juni ini,” ungkap Ketua DPRD Jabar Irfan Surtanagara kepada wartawan di ruang kerjanya, Jln. Diponegoro Bandung.
Sebab, katanya, saat DPRD menawarkan ke pemprov untuk mendata aset melalui pihak ketiga, pemprov tidak bersedia dan akan mengerjakannya sendiri. Saat itu, pihak ketiga menyanggupi untuk mendata aset milik pemprov Jabar dalam 6 bulan. Namun pemprov melalui biro pengelolaan barang daerah pun menyanggupi untuk mendata aset dalam waktu 6 bulan. Sehingga deadline-nya jatuh pada pertengahan Juni ini.
“Tapi hingga sekarang pun kami belum pernah menerima laporan terkait pendataan aset dari pemprov. Untuk itu saya pesimistis pendataan aset tersebut akan selesai sesuai deadline. Sebab kami masih menemukan banyak aset yang tercecer dan tidak terdokumentasikan dengan baik di beberapa daerah, seperti di Kota Bandung, Jakarta, Sukabumi, Cianjur, dan Cirebon,” jelasnya.
Diakui Irfan, pihaknya memang sudah mendapatkan laporan pendataan aset dalam satu bundel dokumentasi aset dari pemprov. Namun data yang ada dalam dokumen ini tidak lengkap. Masih banyak aset yang belum terdaftar atau ada aset yang terdaftar ternyata saat dicek ke lapangan tidak ditemukan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jabar, Sugianto Nangolah menambahkan, sejak awal pihaknya menginginkan agar pansus aset segera dibentuk. Sebab dengan adanya pansus, persoalan aset yang sempat menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi jelas keberadaannya.
“Saya pesimistis pemprov dapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, sebab penataan asetnya saja masih belum benar. Karena yang menjadi ganjalan WTP adalah masalah aset. Dari dulu saya menginginkan agar segera dibentuk pansus, biar masalahnya jelas,” ujar Sugianto. (Zaen/Sen)
