Gubernur Genjot Pangan Berbahan Baku Lokal

  • Bagikan

BANDUNG (Lintasjabar.com),- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik secara kuantitas, kualitas, keamanan, pemerataan dan keterjangkauan, khususnya dalam rangka mempertahankan pencapaian Angka Kecukupan Energi (AKE) minimal  sebesar 2.200 Kilo Kalori/Kapita/Hari, serta meningkatkan nilai Pola Pangan Harapan (PPH) agar mencapai PPH ideal yaitu sebesar 100 poin, maka perlu diperhatikan aspek keberagaman pola konsumsi. Pengaturan pola dengan kombinasi bahan dasar pangan diharapkan mampu menekan  tingkat konsumsi bahan pangan padi-padian, terutama beras.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, peningkatan daya beli serta permintaan masyarakat Jawa Barat terhadap produk makanan dan minuman, maka kebutuhan bahan baku makanan dan minuman, khususnya terigu  dan gandum yang saat ini menjadi bahan baku utama makanan pokok selain nasi, semakin hari semakin meningkat, sehingga berdampak pula terhadap peningkatan volume impor,” ujar Heryawan saat membuka Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal Tahun 2011, di Cihampelas Walk Bandung. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tim Penggerak PKK Provinsi  Jawa Barat.

Menurut Heryawan hal tersebut sangat beralasan, mengingat potensi bahan baku lokal yang kita miliki dalam jumlah yang cukup besar dan beragam, masih belum tergali dan belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga pola konsumsi masyarakat masih didominasi oleh bahan baku impor.  Pada saat yang sama, para pelaku industri makanan  masih sangat tergantung pada bahan baku impor yang dinilai lebih berkualitas, serta dianggap lebih terjaga kuantitas dan kontinuitasnya. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, tentu akan berdampak negatif terhadap kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, yang berarti terganggunya ketahanan pangan nasional.

Oleh sebab itu, lanjut Heryawan dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7/1996 tentang Pangan, tentunya dibutuhkan berbagai upaya sinergis dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan,  baik secara kuantitas, kualitas/mutu, keamanan, pemerataan dan keterjangkauan oleh setiap anggota rumah tangga. Oleh karenanya, sejalan amanat Peraturan Presiden No. 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Pangan Lokal, serta menggalakkan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan mendukung Gerakkan Beli Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan produk-produk pangan berbahan baku lokal dapat lebih berdaya saing dan terus berkembang. Sehingga secara bertahap ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat kita kurangi. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya produk-produk pangan berbahan baku lokal, permintaan bahan baku kepada para petani akan semakin bertambah, kemudian sektor industri pengolahan skala kecil dan menengah akan semakin tumbuh dan berkembang. Semuanya itu akan mendorong perluasan lapangan kerja, mengurangi jumlah urbanisasi dan pengangguran, serta meningkatkan kapasitas daya beli. (Ihsan)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan