BANDUNG (Lintasjabar.com),- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melepas Peserta Muktamar XIV Persatuan Islam (Persis) di Halaman Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Kediaman Resmi Gubernur, Selasa (21/9). Rombongan peserta Muktamar yang dilepas berasal dari jajaran Pengurus se Wilayah Persis Jawa Barat. Muktamar yang akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berlangsung di Kota Tasikmalaya, mulai tanggal 25-27 September 2010. Selain membuka muktamar,, SBY pun diagendakan meresmikan Masjid Aisyah yang terletak di lokasi pelaksanaan muktamar.
“Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi dalam Organisasi Persis yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat, yang diadakan satu kali dalam lima tahun. Sampai dengan saat ini, gerakan dan kiprah jam’iyyah Persis sebagai Ormas Islam nasional terus dinamis dan berkesinambungan guna merealisasikan amanat dan cita-cita mulia, yaitu : “Mengembalikan umat kepada Alquran dan Sunnah”, dengan gerakan memberantas syirik, takhyul, bid’ah dan chufarat,” ujar Heryawan di hadapan ratusan peserta Mukatamar.
Lebih lanjut Heryawan menyatakan misi dakwah, tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, lembaga pendidikan serta kegiatan keagamaan lainnya, merupakan langkah strategis Persis dalam mengemban dan mengamalkan Risalah Islam, yakni mengajak pada Al-Khair (Islam) untuk melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar, sekaligus menegakan Syari’at Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakataan dewasa ini. Hal itu memberikan penegasan bahwa Islam adalah agama yang membawa perdamaian.
Apalagi, pada Muktamar kali ini Persis mengusung tema Al-Rahmah, yaitu “Menegaskan Peran Persis dalam Menampilkan Wajah Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin”. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Al-Qur’an: “Dan tiadalah kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (Surat Al-Anbiya: 107). Hal itu semakin mempertegas dan memperluas peran dan fungsi dakwah Persis dalam upaya menjaga akhlak bangsa, khususnya di Jawa Barat. Selain itu mendorong pembangunan ekonomi bagi masyarakat, bangsa dan negara yang bersifat inklusif dan berkeadilan. (Dudi)
