BANDUNG, LINTAS JABAR – Dengan mengusung tagline “Demokrasi Tanpa Jarak, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat meluncurkan aplikasi DPRD HUDANG singkatan dari Hadir Untuk Dialog Aspirasi Ngabdi ka Warga.
Melalui aplikasi DPRD HUDANG itu, diharapkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa terkendala jarak, waktu dan akses.
Inovasi tersebut dapat menghubungkan aspirasi masyarakat langsung ke meja perwakilan rakyat melalui platform video konferensi terenkripsi dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Jawa Barat, DR. H. Dodi Sukmayana, SE., MM., dihadapan awak media di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin, 28 September 2026.
“Kami terus berikhtiar meningkatkan pelayanan aspirasi masyarakat. Agar suara rakyat lebih dekat, lebih cepat dan lebih bermakna. Aplikasi tersebut juga kami hadirkan sebagai solusi demokrasi tanpa jarak di Jawa Barat,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, Sekretariat DPRD Jawa Barat juga meluncurkan aplikasi bernama “Gara”, selain bisa diakses 24 jam non-stop, aplikasi itu hadir untuk membuka ruang aspirasi seluas-luasnya tanpa sekat birokrasi.
“Sebagai wakil rakyat, peran itu tidak ada batas ruang, waktu, maupun pakaian. Bahkan DPRD Jabar bisa menerima aspirasi kapan pun, 24 jam, Aspirasi yang masuk akan langsung diteruskan ke OPD bersangkutan lengkap dengan rekomendasi dewan, sehingga prosesnya transparan dan terukur,” tambah Dodi.
Menurut Dodi, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara tertulis maupun langsung melalui aplikasi tersebut. Bahkan perkembangan usulan bisa dipantau sampai direkomendasikan ke dinas terkait.
Aplikasi layanan aspirasi lainnya adalah portal ALAM (Aplikasi Layanan Elektronik Media), rencananya pada akhir tahun ini aplikasi tersebut akan segera diluncurkan. Portal ini disiapkan untuk memvalidasi kerja sama media sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penguatan PPID.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, H. Daddy Rohanady mengapresiasi berbagai luncuran inovasi tersebut. Kendati demikian, Kang Daddy Rohanady atau KDR mengingatkan agar pembukaan kanal aspirasi tidak memicu harapan palsu.
Di kesempatan itu KDR juga mengungkapkan fakta fiskal gap yang terjadi selama belasan tahun menjadi anggota dewan.
“Dari puluhan ribu proposal yang masuk setiap tahun, hanya sebagian kecil yang terakomodir APBD. Saya memiliki pengalaman di Badan Anggaran, dari sekitar 44.000 proposal yang masuk baik dari dewan maupun masyarakat, yang terakomodir paling sekitar 12.000. Ada fiskal gap puluhan ribu proposal yang tidak tertampung. Karenanya jangan sampai pintu aspirasi yang dibuka lebar ini justru memberi harapan palsu bagi warga,” ujar KDR.
Menurutnya, masyarakat boleh mengusulkan aspirasi apa saja, baik terkait pendidikan, insfrastruktur jalan nemun demikiam harus ada kanalisasi dan edukasi. Usulan juga disebutnya harus disesuaikan dengan skala prioritas dan arah pembangunan Pemprov Jabar agar bisa terealisasi dan tidak terbuang sia-sia. (San)
