Ineu Purwadewi Sundari Berharap Tahun Ini Bisa Antisipasi Lonjakan Penyebaran Covid-19

  • Bagikan
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, DR. Hj Ineu Purwadewi Sundari, S. Sos, MM didampingi Sekretaris DPRD Jabar, Dr Hj Ida Wahida Hidayati SE SH M.Si saat berdialog dan dipandu oleh Vina salah seorang staff Setwan Jabar

[lintasjabar tkp] Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jabar juga Satgas Penanganan Covid-19 Daerah diminta untuk lebih mengoptimalkan kinerja dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus covid-19 pasca libur lebaran 1442H/2021.

Selain itu, pengetatan bagi pemudik terkait larangan mudik pada tahun ini diharapkan dapat menekan penyebaran virus Covid-19. Kendati di lapangan terdapat keterbatasan anggota dari pihak kepolisian serta Satpol PP yang melaksanakan chek point, hingga ada pemudik yang berhasil lolos dari penjagaan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, DR. Hj Ineu Purwadewi Sundari, S. Sos, MM didampingi Sekretaris DPRD Jabar, Dr Hj Ida Wahida Hidayati SE SH M.Si saat berdialog dan dipandu oleh Vina salah seorang staff Setwan Jabar, Jum’at (21/5/2021).


Perlu diketahui, ungkap Ineu, berdasarkan pengalaman, di setiap ada libur nasional, seperti pada libur Agustus dan libur akhir tahun 2020 lalu, telah terjadi peningkatkan kasus covid-19. Maka dari itu, diharapkan hasil evaluasi pada kasus sebelumnya, pada pasca libur lebaran atau arus balik tahun ini, semoga potensi peningkatan kasus covid-19 bisa ditekan sebarannya dan diantisipasi semaksimal mungkin.

[xyz-ips snippet=”bacajuga”]

Acara diskusi yang mengangkat tema “Evaluasi Pasca Mudik Lebaran 2021 dan Optimalisasi Tracing Pemudik-Tracing Penyebaran Covid-19 bagi para pemudik yang lolos Penyekatan” dihadiri puluhan insan pers baik cetak maupun elektronik yang biasa bertugas liputan di Gedung Sate serta DPRD jabar.

“Memang kini larangan mudik sudah berakhir pada 17 Mei lalu, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mudik. Hal ini terbukti, di beberapa terminal Bus di Jabar dan Stasiun Kereta Api, Bandara jumlah penumpang dari hari ke hari terus meningkat. Baik warga yang pulang mudik maupun baru akan mudik,” terang Ineu.

Menurutnya, untuk warga yang baru pulang mudik atau pendatang baru, pihaknya meminta agar diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM) di lingkungannya atau dilakukan isolasi mandiri, selama 14 hari. Dan pemberlakukan PPKM yang dimulai dari tingkat RT, RW hingga lingkungan Kelurahan/desa dinilainya sudah cukup tepat.

“Jadi PPKM mikro ini merupakan upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak tertular Covid-19 pasca Lebaran 2021. Karena pada dasarnya RT dan RW ini tahu pasti masyarakat sekitar, mana yang mudik atau baru datang,” ujarnya.

[xyz-ips snippet=”bacajuga”]

Tak ketinggalan, Ineu juga mengatakan, berdasarkan Satgas Pengananan Covid-19 Jabar, bahwa, kasus Covid-19, selama Ramadhan sempat landay bahkan di beberapa daerah mengalami penurunan kasus covid-19. Namun, beberapa hari pascalibur lebaran ini, khususnya di kota Bandung mulai mengalami peningkatan kasus.

“Selama Ramadhan, kasus perhari di Kota Bandung kurang dari 40 kasus per hari. Namun, kini meningkat sekitar 100 kasus per hari. Kita juga mendapatkan informasi, bahwa pascalibur lebaran, beberapa rumah sakit di Jabar, kini tingkat keterisiannya mulai kembali meningkat. Hal ini, tentunya jangan sampai terulang seperti tahun 2020 lalu, dimana, kita kesulitan mencari ruang kosong bagi penderita covid-19,” tegasnya.

Hingga kini, sambung Ineu masih ada pengetatan perjalanan yang dimulai dari 18 hingga 24 Mei. Untuk itu, dalam dua pekan ini DPRD Jabar melalui Komisi IV melakukan pemantau ke lapangan. Pemantauan terkait pengetatan perjalanan usai masa berakhirnya mudik Lebaran 202. Serta di setiap posko pengetatan perjalanan, disiapkan pos Random Rapid Test Antigen, dan bagi warga yang hasil testnya positif langsung dirujuk rumah sakit atau dibawa ke tempat Isolasi mandiri yang telah disiapkan. (Ihsan)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan