BANDUNG (Lintasjabar.com),- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memuji kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki komitmen dan kerja nyata di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Selain berhasil mencapai prestasi raihan 1 juta tenaga kerja, juga terdepan dalam konsolidasi ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Hal itu ditegaskan Muhaimin di depan para undangan saat meresmikan peluncuran Program Konsolidasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kota Bandung, Rabu (9/2). Hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala BNP2TKI, Bupati/Walikota se Jawa Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja se Jawa Barat dan sejumlah pimpinan perusahaan.
“Saya sampaikan apresiasi atas kerja keras dan prestasi yang sudah dicapai Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya. Sehingga Jawa Barat berhasil mengukir sejumlah capaian yang gemilang. Khususnya terkait dengan 1 juta tenaga kerja yang berhasil dicapai tahun 2010 lalu, by name by address dan by job. Bahkan dalam hal konsolidasi, saya nilai Provinsi Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang berhasil. Untuk itu contoh baik ini akan saya tularkan ke provinsi yang lain. Saya akan promosikan Jawa Barat sebagai provinsi yang berhasil dalam pelayanan tenaga kerja,” tegas Muhaimin.
Lebih lanjut Muhaimin menandaskan, semua prestasi dan kerja keras yang sudah diraih Gubernur Jawa Barat dan jajarannya harus terus dikonsolidasikan agar dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Diantaranya adalah penerapan sistem online bagi pelayanan tenaga kerja yang sudah diterapkan di Jawa Barat. Dengan demikian Jawa Barat merupakan provinsi terdepan dalam hal pelayanan tenaga kerja. “Sehingga semua terdata dengan baik, pelayanan pun semakin baik. Apalagi dengan penduduk terbesar di Indonesia, tentu permasalahannya semakin kompleks namun dapat diatasi denga sistem yang semakin baik,” ujarnya.
Sementara dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta semua pihak untuk memperhatikan aspek perlindungan tenaga kerja Indonesia, khususnya yang berkerja di luar negeri. Selain melindungi, juga sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam medukung perlindungan dan keselamatan kerja.
Selain itu Heryawan meminta semua pihak yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi untuk memberikan data yang akurat. “Data dan informasi yang akurat akan memudahkan dalam mengawasi, monitoring dan memberikan pelayanan serta perlindungan bagi para TKI kita,” tuturnya. (Ihsan)
