[lintasjabar tkp=] Kementerian Ketenagakerjaan memilih Jawa Barat sebagai salah satu lokus untuk peluncuran program Kartu Prakerja. Di Jabar sendiri ada beberapa potensi yang mendukungnya, antara lain, jumlah penduduk, jumlah penganggur, dan juga jumlah industri yang banyak.
Jabar adalah salah satu dari enam provinsi sebagai lokus meluncurkan kartu tersebut pada April mendatang. Lima daerah lain diantaranya provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, Banten, dan Provinsi Bali.
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
Hal tersebut dipaparkan Asisten Menteri Tenaga Kerja, Eva Fatimah pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Program Persiapan Peluncuran Kartu Prakerja, di Gedung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Kamis (12/3/2020) siang.
Menurut Eva, program Kartu Prakerja bukan jaminan terhadap penganggur untuk mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Melainkan merupakan kartu untuk meningkatkan kompetensi pemegangnya, karena akan mendapatkan pelatihan hingga memperoleh sertifikat kompeten dari lembaga sertifikasi profesi.
“Itulah manfaat Kartu Prakerja. Jadi bukan untuk mendapatkan subsidi, seperti yang sekarang digadang-gadang,” katanya.
Disebutkan, untuk kuota kartu prakerja tahun ini, di Indonesia mencapai 2 juta kartu, dan 1,5 juta sudah dapat diakses melalui internet.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, M. Ade Afriandi, menyebutkan, kuota kartu prakerja Jawa Barat sebanyak 90 ribu.
“Ini melalui data 835 kasus hubungan industri yang terjadi 90 ribu PHK,” ujarnya kepada wartawan.
Kartu prakerja, sambungnya, merupakan jaminan sertifikasi bagi pemiliknya. (Ihsan)
