KUNINGAN (Lintasjabar.com),- Pada rapat kordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, di Hotel Tirta Sanita Kuningan, yang dihadiri Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri RI, Bupati Kuningan, Kepala OPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 17 Kabupaten se-Jawa Barat, PJO PNPM-MP tingkat propinsi-kabupaten serta Koordinator Konsultan Manajemen PNPM-MP Jabar, dalam sambutannya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jawa Barat, Dr. Ir. H. Dadang Mohamad, MSCE menegaskan, sampai saat ini, PNPM Mandiri Perdesaan di propinsi Jabar telah sampai pada bulan ke tiga tahun 2011. Adapun tahapan-tahapan program berjalan lancar kendati masih ada terdapat hambatan.
Disamping itu, lanjut Dadang, pelaksanaan integrasi perencanaan masih berlangsung di seluruh kabupaten dan pemeriksaan dari BPKP perwakilan Jabar sedang dilaksanakan di poropinsi maupun kabupaten.
“Hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan pendampingan uji petik BPKP di lapangan banyak hal yang perlu disikapi bersama antara lain, masih rendahnya kualitas pembinaan satker propinsi dan kabupaten serta RMC III Jabar terhadap fasilitator kabupaten maupun kecamatan,” tandasnya, Senin (21/03).
Dikatakannya, rendahnya kualitas tersebut bisa dilihat dari administrasi dan kepatuhan terhadap aturan maupun petunjuk yang berlaku. Selain itu, rapat koordinasi ini dapat merumuskan cara yang efektif dalam pelaksanaan pembinaan juga khusus faskab perlu ditingkatkan kinerjanya dan kepatuhannya terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati bersama sebelumnya serta bagaimana menyikapi dan menghadapi serta melayani Tim BPKP perwakilan Jabar dalam melaksanakan tugasnya.
Beberapa catatan yang dipaparkannya, hasil evaluasi administrasi dan kepatuhan antara lain, pengadministrasian dana operasional kantor paskab kurang baik; update data induk setiap bulan tidak pernah dilaksanakan dan dilaporkan; data fasilitator yang izin, cuti, dan mengundurkan diri selalu terlambat dalam penyampaiannya ke tingkat propinsi; laporan individu paskab dan faskec tidak tertata dengan tertib di tingkat faskab; pelaksanaan integrasi perencanaan di lapangan khususnya dalam proses musrembang kecamatan masih terkendalan dengan belum adanya kesamaan pola pikir antara PNPM dengan reguler serta hubungan antar satker kabupaten dan faskab di beberapa kabupaten masih belum harmonis. (Ihsan)
