BANDUNG LJ – Komisi V DPRD Jabar mendorong optimalisasi alih kelola SMA/SMK di setiap kabupaten kota di Jabar. Inventarisasi asset sma/smk terus dilakukan dan melakukan koordinasi mengenai hambatan dan solusi yang akan dilakukan untuk merealisasikan aloh kelola. Selain itu, pemetaan permasalahan, dan hal lainnya yang menjadi persyaratan alih kelola ditargetkan selesai tahun ini. Seperti yang dikemukakan dinas terkait mengenai kendala alih kelola di Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, KH Chumaedi mengatakan, inventarisasi SMA/SMK di Kabupaten Ciamis bermuara pada kendala teknis dengan banyaknya tenaga pengajar honorer yang tidak sebanding dengan tenaga pendidik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Hal itu menghambat pendataan ditingkat provinsi sebagai tenaga pendidik yang terdaftar sebagai PNS. Permasalahannya tenaga pengajar tersebut tidak sesuai standar pendidik yang seharusnya berlatar belakang dari kalangan sarjana.
“Sementara, untuk pendidik di tingkat SMA maupun SMK harus dari S1,” ujar Chumaedi Kamis (18/02/2016).
Selain tenaga pengajar, tambahnya, asset fisik SMA/SMK di Kabupaten Ciamis masih terbatas ditingkat kabupaten, sedangkan ditingkat kecamatan belum ada SMA/SMK. Sehingga, kesiapan secara administrasipun belum dapat dilakukan lantaran belum adanya infrastruktur yang merujuk pada UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Ydi)
