BANDUNG (Lintasjabar.com),- Kebutuhan dana revitalisasi koperasi di Indonesia diperkirakan lebih dari Rp 1,75 triliun. Angka tersebut baru untuk memenuhi kebutuhan bantuan pembiayaan revitalisasi koperasi tidak aktif, yang secara nasional jumlahnya diprediksi lebih dari 35.000 unit.
“Kebutuhan dananya jauh lebih besar dari itu,” ujar Menteri KUMKM, Syarifuddin Hasan, usai membuka Cooperative Fair VIII dan Halal Fair VI di Lapangan Gasibu, Jln. Diponegoro, Bandung, Rabu (20/7).
Menurut dia, koperasi tidak aktif akan menjadi prioritas program revitalisasi koperasi Kementrian KUKM pada 2012. Rencananya, Kementrian KUKM akan menekan jumlah koperasi yang tidak aktif dalam empat tahun ke depan.
“Kalau diasumsikan bahwa koperasi yang tidak aktif secara nasional mencapai 35.000 unit dan masing-masing membutuhkan bantuan Rp 50 juta untuk revitalisasi, bisa dihitung berapa kebutuhannya. Itu baru kebutuhan minimal,” tuturnya.
Berdasarkan data Kementrian koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), saat ini jumlah koperasi secara nasional mencapai 186.907 unit, tumbuh 20,1 persen dibandingkan 2008, sebanyak 154.964 unit. Dari jumlah tersebut, 19 persen diantaranya dalam kondisi tidak aktif.
Karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dipastikan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan tersebut, rencananya Kementrian KUKM akan menggandeng pihak swasta. Menurut Syarifuddin, selama ini kemampuan APBN hanya bisa menutupi 18 persen dari kebutuhan.
“Sejauh ini belum diketahui berapa anggaran Kementrian untuk revitalisasi koperasi 2012. Pembahasan anggaran 2012 sudah berlangsung, sehingga diharapkan baru bisa dimasukkan pada APBN-P, sehingga angkanya baru bisa diketahui Mei nanti,” tuturnya.
Ia mengaku berharap, paling tidak, total anggaran Kementrian KUKM tahun depan naik minimal setara dengan pertumbuhan APBN. Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada 2011 mencapai Rp 1,6 triliun.
“Saat ini yang penting komitmennya dulu. Sesuai arahan presiden, tahun ini revitalisasi harus dijalankan. Ini sesuai dengan konsep Kementrian Koperasi,” ujarnya.
Selain program bantuan pembiayaan, menurut dia, program revitalisasi yang sedang digodok menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan revisi berbagai kebijakan yang tidak mendukung koperasi. Ia mengaku berharap, ke depannya koperasi bisa kembali menjadi sokoguru perekonomian. nasional.
Pada 2012 pemerintah akan mencanangkan sebagai tahun revitalisasi koperasi, seiring dengan ditetapkannya tahun tersebut sebagai tahun koperasi oleh dunia internasional. Program revitalisasi koperasi tersebut rencananya akan bergulir selama 5 tahun, hingga 2017.
“Harus ada perubahan signifikan dalam dunia koperasi di Indonesia, mulai dari perubahan mindset koperasi. Selain mampu memenuhi kebutuhan anggota, koperasi juga harus mengalami perubahan skala usaha, dari tadinya berskala lokal menjadi nasional atau internasional,” tuturnya.
Menurut dia, konglomerasi koperasi bisa diraih melalui melalui revitalisasi koperasi. Dalam program tersebut, Jabar dijadikan sebagai andalan Kementrian KUKM karena sumber daya koperasi mayoritas lahir di Jabar.
Saat ini jumlah anggota koperasi secara nasional mencapai 30,5 juta orang, naik dari 27 juta orang pada 2008. Sementara di Jabar, jumlah koperasi diperkirakan mencapai 23.000 unit, dengan sekitar 7 juta anggota. Dari jumlah tersebut edikitnya 7.895 diantaranya dalam kondisi tidak aktif.
Berdasarkan data 2010 sekitar 14.698 unit koperasi di Jabar aktif dan dari jumlah tersebut hanya 5.055 yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT). Total aset koperasi Jabar mencapai Rp 9,12 triliun dan sisa hasil usaha (SHU) Rp 1,07 triliun. (Ade Dian)
