BANDUNG LJ – Sejumlah nelayan di kawasan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi keluhkan persaingan tidak sehat yang disinyalir dari pengusaha besar selain nelayan tradisional. Hal itu berdampak pada hasil penangkapan dan kesejahteraan para nelayan diwilayah tersebut.
Karena itu, DPRD Jabar mendorong nelayan tradisonal Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan kesejahteraan dari pemerintah daerah.
Ketua Rombongan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Jabar, Lina Ruslinawati mengatakan, nasib nelayan dikawasan Pelabuhan Ratu harus mendapat perhatian serius dari Pemprov Jabar. Pasalnya, selain hasil laut yang kian berkurang ditambah dengan masuknya kapal ilegal sekaligus merugikan para nelayan sekitar.
“Keluhan dari nelayan sekitar ini menampung masukan agar segera dibuatkan kebijakan bagi para nelayan,” ujar Lina di Kantor Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi baru-baru ini.
Dia menambahkan, potensi kelautan dan perikanan dikawasan tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi. Namun, disisi lain keberadaan nelayan tradisional tidak dapat dipandang sebelah mata. Justru seharusnya diberdayakan sesuai dengan kebijakan.
Kepala Seksi bidang teknologi penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Deden Abdul Kohar mengatakan, secara geografis wilayah kelautan memiliki jarak yang sudah ditentukan untuk area penangkapan (Fishing Ground) sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk kemampuan kapal dalam mengarungi zona lautan. Hal ini menjadi kendala bagi kemampuan nelayan kecil untuk menentukan area penangkapan ikan lantaran berbeda daya jelajah kapal dengan kapal pengusaha besar.
“Fishing ground dengan kemampuan perahu berdaya 5 GT itu untuk nelayan kecil. Perahu besar berdaya 10 GT untuk zona di hampir perbatasan laut. Sehingga untuk ikannya pun sudah berkurang,” ujar Deden.
“Mafia laut ini masih saja ada, padahal perijinan ada. misalnya dalam menentukan Rumpon (ciri ditengah laut) rumpon harus beraturan. Sejauh ini Kementerian kelautan sudah paham, tetapi upaya untuk mengadvokasi para nelayan tradisional ini yang masih kalah sama pengusaha,” katanya. (Ydi)
