Optimalisasi PNPM Dapat Bela Kepentingan Masyarakat

BANDUNG (Lintasjabar.com),- Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan penanganan yang terkoornidasi secara sistematis dan menyeluruh oleh setiap pelaku kegiatan di lapangan. Sebab, diketahui di Jabar, jumlah penduduk miskin tahun 2009 sebanyak 11.96 % dari sekitar 42 juta jiwa, sedang pada tahun 2010 mencapai 11.27 % dari jumlah penduduk sekitar 43 juta jiwa. Artinya penduduk miskin pada 2010 mengalami penurunan sebanyak 0.69 %.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jawa Barat, Dr. Ir. H. Dadang Mohamad, MSCE pada Rapat Koordinasi perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan Jabar di Hotel Laut Biru Pangandaran, Rabu (23/02). Kegiatan rakor tersebut dilaksanakan selama 3 hari sejak 23 s/d 25 Februari.
PNPM Mandiri sendiri, dikatakan Dadang, merupakan program penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan dengan diluncurkannya PNPM Mandiri Perdesaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Integrasi program adalah langkah strategis yang dipilih untuk menjadikan PNPM Mandiri sebagai sarana revitalisasi sistem perencanaan pembangunan di kabupaten kota agar bersifat partisifatif,” ujarnya. Keberhasilan program tersebut, sambung Dadang, diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk Pemerintah kabupaten kota, provinsi, satker provinsi, satker kabupaten kota, fasilitator serta masyarakat.
Dijelaskannya, tahun 2010 PNPM Mandiri Perdesaan telah dianggarkan sebesar Rp. 841.9 milyar untuk kegiatan sarana dan prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas serta operasional kegiatan.
“Melalui rapat perencanaan ini diharapkan dapat mengadaptasi pemikiran yang terbaru yang berkembang saat ini dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu dapat mengupas permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan kabupaten kota juga untuk mengetahui sejauh mana hasil yang sudah dicapai tahun 2010,” tandasnya.
Diharapkan pula, para pelaku PNPM Mandiri melalui kebijakan optimalisasi tahapan kegiatan PNPM benar-benar dapat membela kepentingan masyarakat desa, juga proses pembangunan ditentukan pada sejauh mana peningkatan kapasitas desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Dan diakuinya, hal tersebut memerlukan perencanaan yang terintegrasi. (Ihsan)