BANDUNG (Lintasjabar.com),- Pemerintah Provinsi Jabar mendapat BKN Award sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Senin (31/5). Pemberian penghargaan yang baru pertama kalinya tersebut merupakan bagian dari peringatan HUT BKN ke-63.
Hal tersebut diterangkan Kepala BKD Prov. Jabar M. Solihin. Dirinya mengakui tidak tahu secara persis yang menjadi penilaian tim pusat kepada BKD Prov. Jabar. Pasalnya, tim penilai dari BKN pusat pun bekerja “diam-diam”. ”
Artinya, tim penilai bekerja profesional. Mereka memang sempat datang ke kantor untuk lihat kelengkapan dan lainnya. Namun tidak memberitahu untuk apa. Kami kira untuk pendataan saja,” ujar Solihin, kepada wartawan, di sela-sela Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Inisiatif Legislatif, di Gedung DPRD Prov. Jabar, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (31/5).
Tim penilai itu pun mendatangi rekanan BKD Prov. Jabar yaitu Unpad dan ITB. Unpad dan ITB memang sejak lama dilibatkan BKD Jabar dalam berbagai hal.
“Baik dalam hal sistem maupun pembuatan soal. Soal-soal ujian CPNS selama ini memang dibuat oleh tim dari Unpad dan ITB. Kalau kami jujur saja tidak bisa membuat soal. Dua institusi itulah yang memang ahlinya. Tim penilai juga mewawancarai kabupaten dan kota di Jabar untuk menanyakan pelayanan BKD Prov. Jabar. Dan kami tidak tahu soal penilaian itu,” ujarnya.
Selain Pemprov. Jabar, lanjutnya, ada beberapa pemprov lain yang mendapat penghargaan yaitu Pemprov. Jateng dan Pemprov. Kaltim. Namun penghargaan tersebut, dikatakan Solihin berbeda regional. Untuk Jabar sendiri masuk regional III bersama Banten dan DKI Jakarta.
Sebenarnya, secara detil, Solihin pun tidak paham faktor apa saja yang menjadi acuan tim penilai. Namun Solihin menyadari, ada beberapa keunggulan yang dimiliki BKD Pemprov. Jabar. “Seperti masalah TPP. Kita sudah punya kriteria penilaian yang detil. Lalu pengangkatan pejabat eselon dua pun, kami melalui sistem yang ketat yaitu diajukan dulu ke gubernur. Jika disetujui gubernur, baru diangkat,” ucapnya.
Hal lainnya yang menjadi keunggulan BKD Pemprov. Jabar ialah adanya pemberian fasilitas assesment gratis bagi para calon-calon pejabat. Tim assesment inilah yang menilai kapasitas seorang pejabat sebelum ditempatkan di posisi tertentu. “Ya semacam psikotes. Hasilnya diserahkan kepada pimpinan sehingga nanti pimpinan itu yang memutuskan apakah orang tersebut cocok menduduki jabatan yang dimaksud atau tidak,” ujarnya.
Fasilitas assesment yang dimiliki BKD Pemprov. Jabar itu rencananya akan diadopsi BKN. “BKN juga mamu membuat assesment center. Mereka meminta bantuan kami karena tenaga ahlinya memang ada di BKD Jabar,” ucapnya.
Ke depannya, BKD Prov. Jabar punya sejumlah agenda rencana. Dua program yang dibuat adalah pemanfaatan absensi memakai finger print dan beasiswa ke luar negeri bagi para PNS. Untuk finger print, harus diadakan karena absensi merupakan salah satu penilaian TPP.
“Saat ini masih pakai manual dan sangat riskan dimanipulasi. Dengan finger print, para PNS tersebut akan mematuhi. Ini dilatih jujur dan disiplin, serta rajin. Kami inginnya absensi finger print itu dipasang di seluruh OPD Pemprov. Jabar,” katanya. (San)
