Rapat Forum Fraksi PSI/PKB Minta Walikota Buka e-Budgeting APBD 2020 ke Publik

BANDUNG, LJ – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial diminta agar dapat membuka data rencana APBD 2020 yang berupa e-budgeting untuk publik.

Rapat Forum Fraksi terkait keputusan yang disepakati bersama antar anggota DPRD dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Hal tersebut, diharapkan dan bertujuan agar publik juga dapat informasi akurat dan ikut serta secara tidak langsung mengawasi dan mengontrol juga perihal penyusunan rencana APBD 2020 secara transparan.

Demikian diungkapkan dalam rapat forum fraksi terkait keputusan yang disepakati bersama antar anggota DPRD dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Ruang Fraksi PSI/PKB DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi 30 Bandung, Jumat, (8/11/19).

Ketua Fraksi PSI/PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto yang didampingi Sekretaris Fraksi PSI/PKB mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam hal ini Walikota Bandung untuk membuka e-budgeting tersebut ke publik bukan hanya untuk anggota DPRD Kota Bandung saja.

“Kami percaya bahwa cara paling efektif untuk melawan korupsi adalah dengan transparansi, karena tranparansi akan membuka ruang-ruang gelap dimana korupsi bisa terjadi. Momentum yang baik untuk menjadikan Kota Bandung sebagai branchmark dalam transparansi perencanaan dan penganggaran,” tegas Christian Julianto.

Dikatakannya, Pemkot Bandung saat ini telah menggunakan e-budgeting atau sistem informasi perencanaan penganggaran terintegrasi Kota Bandung (SIRA) sejak 2017. Dengan sistem e-budgeting ini, sambungnya, tahapan penganggaran menjadi lebih mudah dan terbuka.

“E-budgeting diciptakan dengan semangat keterbukaan dan tranparansi, menurut kami setelah tiga tahun digunakan bahwa sistem ini sudah cukup bahkan semakin matang untuk juga dapat dialami masyarakat warga Kota Bandung,” tambah H. Erwin SE.

Jika dibuka ada sejumlah hal positif bagi Pemkot Bandung. Pertama masyarakat pasti sangat mengapresiasi transparansi APBD. Kedua kegiatan positif yang akan dilaksanakan Pemkot Bandung berikut jajarannya diketahui masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan karena sebagai pemodal utama dari APBD tersebut.

“Hal ini akan menjadi pendidikan politik bagi masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan anggaran, untuk bisa mengikuti dan akhirnya mengapresiasi kerja kinerja Pemkot Bandung itu sendiri,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan