SUKABUMI (Lintasjabar.com),- Tahun 2012 pemerintah mencanangkan sebagai tahun revitalisasi koperasi, seiring dengan ditetapkannya tahun tersebut sebagai tahun koperasi oleh dunia internasional. Pemerintah siap melakukan berbagai revisi kebijakan yang dinilai kurang mendukung bagi perkembangan koperasi di Indonesia.
Hal ini diungkap oleh Deputi Bidang Kelembagaan Untung Tribasuki, disela-sela Puncak Peringatan Hari Koperasi Ke-64 Tingkat Jawa Barat dan Gelar Produk KUMKM, di Lapangan Merdeka , Kota Sukabumi, Kamis (14/7)
Menurutnya, dalam rangka revitalisasi koperasi di Indonesia banyak hal harus dibenahi yang membutuhkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah baik pusat, propinsi, kabupaten/ kota, gerakan koperasi, dunia usaha maupun masyarakat, sebagai stakeholder koperasi. Tanpa koordinasi dan sinergitas, upaya ini bakal sia-sia.
“Aturan/ kebijakan harus kita bongkar mulai dari pusat, propinsi hingga kabupaten/ kota. Hal ini agar aturan yang dibuat tidak tumpang tindih dan harus mampu membuat koperasi semakin kuat. Kerjasama antar koperasi juga harus kita bangun, begitupun kerjasama dengan mitra kerja lainnya,” paparnya.
Disamping itu, secara internal koperasi harus mampu berbenah diri baik dari sisi manajemen, kelembagaan, SDM, kemasan dan format bisnis harus dikembangkan. Begitupun dengan sisi permodalan dan TTG, semua harus dibenahi. Baru revitalisasi bias berjalan.
Mengenai besar anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi koperasi ini, Untung secara diplomatis mengatakan, pihaknya perlu duduk bersama-sama dengan stakeholder koperasi merumuskan program dan besaran anggaran yang dibutuhkan. “Ini butuh hitungan yang pasti, ngak bisa asal tebak saja,” tegasnya.
Sementara mengenai maraknya rentenir berkedok koperasi, Untung dengan tegas meminta, agar pemerintah propinsi, kabupaten/ kota tegas menindak mereka. Menurutnya, sesuai aturan dinas terkait propinsi atau kabupaten/ kota berhak membubarkan koperasi bila menyalahi aturan dan merugikan masyarakat.
“Dinas propinsi atau kabupaten/kota berhak melakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi. Bila koperasi itu tidak sehat harus diumumkan kepada masyarakat, sehingga mereka tahu koperasi mana saja yang tidak sehat.
Sementara Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan mengatakan, Jawa Barat adalah pelopor perkoperasian di Indonesia. Kongres koperasi pertama dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Dari 23.000 unit koperasi yang ada di Jabar hanya 22,2% atau sekitar 5000 koperasi yang sehat. Hal ini membutuhkan kerjasama dan pemikiran semua pihak bagaimana agar koperasi mampu menjadi sokoguru perekonomian Nasional.
Masalah klasik yang dihadapi koperasi dan UMKM di Jabar yakni permodalan sulit diakses dari bank, keterbatasan SDM, kelemahan Kelembagaan, teknologi tepat guna dan pasar. Untuk itu, pada tahun 2011, sesuai janji pemprov Jabar akan menggulirkan dana Rp 200 miliar yang akan ditepatkan diberbagai perbankan untuk bias diakses oleh KUMKM.
“Kita sedang membuat perdanya, mudah-mudah cepat selesai dan bisa dieksekusi. Bantuan ini bergulir, sehingga bisa dimanfaatkan 2000 bahkan 3000 KUMKM di Jawa Barat yang membutuhkan modal,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini pula, Gubernur menegaskan, pembinaan kepada Koperasi bukan hanya tugas Dinas KUMKM Jabar, tapi pembinaan terhadap KUMKM merupakan tanggung jawab bersama dengan dinas terkait. Dinas KUMKM bertugas hanya pada pembinaan kelembagaan, dinas terkait pada esensinya. Contoh, koperasi peternak sapi maka Dinas Perternakan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu peternak sapinya.
Gubernur terakhir berharap, koperasi di Jabar bias menjadi besar. Harapannya, dalam satu tahun ke depan tiap kabupaten/ kota memiliki satu koperasi besar. “Kita berharap koperasi menjadi besar dan tidak kalah dengan badan usaha lainnya,” tegasnya.
Walikota Sukabumi, H Mokh Muslikh Abdussyukur mengatakan, koperasi dan UMKM harus siap dan mampu berinteraksi dengan kesepakatan global maupun regional. KUMKM harus siap agar tidak tergilas produk asing. Untuk itu, dibutuhkan iklim yang kondusif agar pelaku KUMKM bisa berkembang.
Pada kesempatan ini diserahkan KUR dari BRI cabang Sukabumi sebesar Rp 125,6 miliar bagi 2.595 KUMKM, BJB sebesar Rp 250 juta, BSM Rp 30 juta. Selain itu, penghargaan Satyalancana Wira Karya bagi Hj Atty Suharti Tochija (ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi) dan H K Suryana (Ketua KSP Rukun Ikhtiar). Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM dari Menteri KUKM RI bagi 30 orang diantara Walikota Sukabumi, Bupati Majalengka, Bupati Bogor, Walikota Cimahi, Wakil Walikota Bandung.
Penghargaan dari Gubernur Jabar bagi 5 tokoh koperasi dan koperasi berprestasi diantaranya Koperasi Kelompok Masyarakat Mandala karya Kab Tasikmalaya, Kopwan Reureug Pageuh Kota Sukabumi, KUD Karya Mukti Kab Majalengka, Koperasi Kartini Kab Sukabumi, Koperasi Kelompok Tani Lisung Kiwari kab. Bogor. Selain itu, penyerahan Bantuan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kelompok Wanita dan Kopwan serta sertifikat halal oleh Gubernur Jabar. (Ade Dian)
